Gelombang Protes Meningkat, Warga Hadang Pekerja PT Damai Suksesindo (DSI) di Akses Masuk Desa Kandangan

Prosiber.com – Aksi penolakan tambang PT Damai Suksesindo (DSI) kembali mencuat setelah warga Desa Kandangan melakukan penghadangan terhadap para pekerja perusahaan tersebut pada Jumat, 21 November 2025. Insiden ini terjadi di pintu masuk Desa Kandangan, tepatnya di kawasan Sumberbopong, yang selama ini menjadi jalur keluar-masuk aktivitas eksplorasi perusahaan tambang tersebut.

Penolakan tambang PT DSI sudah berlangsung lama karena warga menilai kegiatan eksplorasi di kawasan Poncomoyo, Desa Kandangan, hingga Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, berpotensi menimbulkan keresahan. Sementara itu, PT DSI diketahui merupakan anak usaha PT Bumi Suksesindo (BSI) yang tengah melakukan kegiatan eksplorasi, sedangkan PT BSI sendiri sudah memasuki masa produksi atau eksploitasi di kawasan Gunung Tumpang Pitu.

Menurut keterangan Puji Miswantoro, aksi itu terjadi ketika para pekerja hendak pulang dan warga sudah lebih dulu berkumpul setelah mendengar adanya aktivitas di lapangan. Selama ini, warga menilai pekerja PT DSI kerap melakukan pekerjaan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui masyarakat yang menolak keberadaan tambang.

Puji Miswantoro mengungkapkan kekecewaan warga melalui pernyataan langsung. “Kami kecewa karena izin eksplorasi yang hampir habis mereka masih tetap saja bekerja,” ungkap Wantoro, panggilan akrab Puji Miswantoro. Ia menambahkan bahwa warga selama ini merasa tidak dihargai karena aktivitas perusahaan tetap berjalan meski izin disebut mendekati masa akhir.

Karena meningkatnya kekecewaan tersebut, warga kemudian merencanakan aksi lanjutan yang lebih besar. Menurut Puji Miswantoro, warga saat ini sudah menyiapkan kebutuhan logistik serta perencanaan teknis agar aksi berikutnya berjalan lebih terstruktur. Wantoro juga menegaskan rencana pemasangan spanduk besar bertuliskan penolakan tambang PT DSI di depan Kantor Desa Kandangan. “Kami akan pasang spanduk tolak tambang PT DSI di depan Kantor Desa Kandangan agar perangkat desa paham,” imbuh Wantoro.

Di sisi lain, media mencoba meminta klarifikasi dari pihak perusahaan. Namun, Iwa Mulyawan selaku Government and Communications Affairs Manager PT BSI memilih tidak memberikan jawaban terkait pekerja PT DSI yang dihadang warga. Hingga berita ini ditayangkan, tidak ada penjelasan resmi dari Iwa Mulyawan mengenai kejadian tersebut.

Selain itu, KSS Hukum, Komunikasi, dan Agraria Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Didik Nurcahyo, mengakui adanya sejumlah lahan Perhutani yang telah digunakan sebagai lokasi eksplorasi PT DSI. Dalam keterangannya Didik menyampaikan, “Banyak anak (lahan) petaknya,” tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait legalitas penggunaan lahan tersebut oleh perusahaan.

Situasi ini menunjukkan bahwa penolakan tambang PT DSI di wilayah Pesanggaran bukan hanya persoalan warga semata, tetapi juga berkaitan dengan transparansi perizinan dan pemanfaatan lahan yang menjadi perhatian publik.*